Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Workshop Penguatan dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Aula Kantor Bappelitbang HSU, Kamis (5/4).
Pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Ananda Juarsa sengaja diundang oleh Pemkab HSU menjadi narasumber Workshop sekaligus sebagai tenaga pendamping Penguatan dan Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemkab HSU.
Workshop dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab HSU seperti kepala dinas, kepala bagian, kabid, kasubag program dan data pada seluruh SKPD.
Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.Si saat membuka workshop mengatakan, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten HSU diakui masih rendah dengan nilai “CC”.
“Terakhir angka penilaiannya sebesar 58, padahal sedikit lagi jika mencapai 60 bisa meraih nilai BB. Kita sebenarnya bisa mencapainya, tapi saya lihat kita sepertinya merasa cukup puas dengan nilai 58,” ujar Wahid.
Wahid berharap jajaran Pemda HSU bisa meningkatkan kualitas SAKIP agar terwujud pemerintahan yang baik dan terpercaya, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government), dan sebagai upaya pemkab HSU dalam pencapaian target kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan predikat “BB”.
Bupati HSU berharap semua SKPD melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan SKPD agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai prioritas, yakni review atas tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja utama.
SKPD juga diminta membuat Perjanjian Kinerja (PK) di tingkat satuan kerja secara berjenjang, serta menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Ia menjelaskan, PK menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja, serta pemberian penghargaan atau sebaliknya.
“Hasil evaluasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan,” katanya.
Pada kegiatan Workshop ini, narasumber dari MenPAN dan RB banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan LAKIP, karena banyak program dan kegiatan yang disusun masih kurang terarah dan spesifik, serta kurang berorientasi hasil. (Diskominfo/Eddy/indah).
DPRD HSU UMUMKAN HASIL PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
SAMBUT PERGANTIAN TAHUN, PEMKAB HSU GELAR SHALAT HAJAT DAN DOA BERSAMA
PEMKAB HSU RAIH PENGHARGAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERBASIS IPKD TINGKAT KALSEL
