Amuntai – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Sosialisasi Pedoman Standarisasi Pelayanan KB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, bertempat di aula DPPKB HSU, Selasa (13/11). Sosialisasi diikuti oleh sebanyak 45 bidan dari klinik pelayanan KB Kecamatan se-HSU, serta 10 pimpinan Puskesmas.
Kepala DPPKB HSU Hj. Anisah Rasyidah saat membuka sosialisasi ini menyampaikan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan adanya Undang-Undang no. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Standarisasi pelayanan KB perlu disusun dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mutu pelayanan KB yang belum optimal, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan penyebaran fasilitas kesehatan yang melayani KB, serta ketersediaan tenaga kerja kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB,” terang Anisah.
Anisah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan mutu dan akses pelayanan keluarga berencana, meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan, maupun pengelola program KB tentang pedoman standarisasi pelayanan KB.
Seiring dengan itu, Kabid KB dan KR BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan H. Ramlan menyampaikan, pemerintah telah menerapkan sejumlah aturan yang akan memudahkan peserta BPJS untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. “Inilah yang kemudian harus menjadi perhatian penting bagi para bidan yang melakukan pelayanan KB di masyarakat agar semua proses penggunaan layanan tersebut bisa dinikmati dengan maksimal,” ujarnya.
Ramlan menambahkan, pengguna MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di Kalimantan Selatan sangat rendah dengan persentase hanya mencapai 6 % dari seluruh penggunaan alat kontrasepsi. “Oleh karena itu, pengguna pil dan suntik yang telah lama bertahun-tahun disarankan untuk berpindah ke MKJP, karena dapat menimbulkan berbagai efek samping, salah satunya yaitu paling fatal itu masalah hormon yang mengakibatkan kanker,” jelas Ramlan.
Pada sosialisasi pedoman standarisasi pelayanan KB kali juga dipaparkan secara mendalam tentang MKJP tersebut. (Diskominfo/tim/indah)
SAMBUT PERGANTIAN TAHUN, PEMKAB HSU GELAR SHALAT HAJAT DAN DOA BERSAMA
PEMKAB HSU RAIH PENGHARGAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERBASIS IPKD TINGKAT KALSEL
CAPAI 100 PERSEN SERTIFIKASIKAN ASET DAERAH, PJ BUPATI BERI PENGHARGAAN KEPADA ATR/BPN HSU
