HSU RAIH PENGHARGAAN KLA KATEGORI MADYA

Amuntai. Setelah berhasil meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI Joko Widodo yang diterima Bupati HSU H. Abdul Wahid HK 7 Juli 2018 yang lalu, Kabupaten HSU kembali berhasil meraih penghargaan yang sangat membanggakan. Penghargaan yang berhasil diraih adalah penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Bahkan penghargaan kali ini meningkat dari penghargaan KLA kategori Pratama menjadi Penghargaan KLA Kategori Madya.

Penghargaan Kabupaten HSU sebagai Kabupaten Layak Anak diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise kepada Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi,Lc pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 Bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya Jawa Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSU Hj. Gusti Iskandariyah mengatakan penghargaan Kabupaten Layak Anak merupakan kali kedua yang berhasil diraih Kabupaten HSU.

Tahun 2017 Kabupaten HSU berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Pratama, sementara tahun 2018 ini Kabupaten HSU berhasil meraih Kabupaten Layak Anak dengan kategori Madya.

“Alhamdulillah setelah berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Pratama, kini kita berhasil meraih dengan kategori Madya” Kata Hj. Gusti.

Kedepan Hj. Gusti berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan hak anak dan menjadikan lingkungan dan institusi lain agar menjadi ramah anak, seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan Masjid Ramah Anak. Yang penting pinta Hj. Gusti dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat agar upaya tersebut bisa diwujudkan dan HSU bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan kategori Utama.

Sementara Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi Lc mengatakan keberhasilan Kabupaten HSU meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak ketegori Madya sebagai bukti komitmen pemkab HSU dalam melakukan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. (HumproHSU/rohim/indah)