‎BUPATI HSU SAHRUJANI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERKAIT RAPBD 2027

AMUNTAI — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten HSU atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (21/10/2026).
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas saran, masukan, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi.
‎
‎Dijelaskannya, bahwa Program Prioritas dan Keselarasan dengan RKPD 2027 meliputi penyediaan sarana prasarana pertanian, pengelolaan perikanan budidaya, peningkatan sarana distribusi perdagangan, serta pemasaran pariwisata.
‎
‎”Seluruh program dipantau dan dievaluasi setiap triwulan. Jika belum optimal, perangkat daerah terkait wajib menjelaskan kendala dan menyampaikan langkah perbaikan,” beber Bupati Sahrujani dihadapan seluruh anggota dewan, pejabat SKPD unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.
‎
‎Lebih lanjut, program-program ini telah disesuaikan dengan tema RKPD 2027, yaitu “Pengembangan Sumber Daya Unggulan yang Mendorong Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, serta selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan visi HSU Bangkit.
‎
‎Alokasi riil yang mendukung pengembangan agrominapolitan sebesar Rp804,64 miliar, dengan tiga sektor unggulan: Pertanian: target PDRB Rp1,3 triliun. Perdagangan: target PDRB Rp1,4 triliun. Industri Pengolahan: target PDRB Rp585 miliar lebih.
‎
‎Perlindungan Petani dan Nelayan
‎
‎Pemerintah daerah melindungi petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), fasilitasi pompa air, pembangunan embung, rehabilitasi irigasi, serta pembersihan saluran air. Kestabilan harga dijaga melalui penyaluran benih unggul, bantuan alsintan, dan pemantauan harga komoditas di pasar.
‎
‎Dukungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan diberikan melalui pembinaan dan pemberian kesempatan memperoleh bantuan bagi kelompok yang terdaftar secara resmi, serta sosialisasi sistem tangkap lestari guna mencegah praktik penangkapan ikan ilegal.
‎
‎Pendapatan Daerah dan Optimalisasi PAD
‎
‎Penurunan pendapatan daerah sebesar 4,08% disebabkan berkurangnya proyeksi pendapatan transfer pusat sebesar Rp63,28 miliar (-5,11persen). Sementara itu, PAD ditargetkan tumbuh 10,86 persen menjadi Rp168,34 miliar. Strategi optimalisasi PAD meliputi penagihan tunggakan pajak, pendekatan langsung wajib pajak, sosialisasi, kemudahan pembayaran, pemutakhiran data, serta pemanfaatan sistem digital.
‎
‎Terkait penyesuaian target opsen PKB dan BBNKB, penurunan dilakukan agar realistis mengacu pada target provinsi, yakni maksimal 66 persen dari target provinsi atau sekitar Rp20 miliar.
‎
‎Penurunan Belanja dan Kualitas Pelayanan
‎
‎Penurunan belanja sebesar 9,09persen diantisipasi dengan tetap memprioritaskan belanja wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pemberdayaan UMKM. Informasi capaian tahun 2026, evaluasi kegiatan, serta rincian bantuan sosial akan dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.
‎
‎Belanja Tidak Terduga, SiLPA, dan Defisit
‎
‎Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25 miliar disiapkan untuk kebutuhan darurat dan bencana, dengan penggunaan yang diatur ketat peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perhitungan SiLPA masih bersifat perkiraan dan akan disesuaikan dengan realisasi akhir tahun. Apabila lebih rendah dari proyeksi, pemerintah akan memprioritaskan belanja dan memperketat pengawasan kas.
‎
‎Defisit anggaran dinilai sebagai instrumen percepatan pembangunan sepanjang dikelola secara hati-hati dan realistis, namun tetap akan dicermati secara berkelanjutan agar tidak membebani fiskal tahun berikutnya.
‎
‎Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
‎
‎IPM HSU pada tahun 2025 berada di peringkat ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel dengan nilai 72,67, di bawah IPM Provinsi (76,10) dan Nasional (75,90). Pemerintah daerah menempatkan pembangunan manusia secara terpadu melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
‎
‎Karhutla dan Dukungan Kesehatan
‎
‎Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui sosialisasi, pembentukan Desa Tangguh Bencana, pelatihan relawan, serta peta wilayah rawan bencana. Sementara itu, terkait kebutuhan alat kesehatan dan operasional RS Pambalah Batung, rumah sakit diminta segera menyusun perencanaan kebutuhan yang rinci untuk dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran, termasuk antisipasi risiko kesehatan akibat kabut asap.
‎
‎”Kami juga sependapat bahwa peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas, ketersediaan obatobatan, kecukupan tenaga kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian dalam penetapan
‎prioritas anggaran, Selain itu, risiko ISPA dan gangguan kesehatan akibat kabut asap perlu diantisipasi melalui pemantauan kualitas udara, edukasi kepada masyarakat, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan,” tutupnya.(MC HSU/Wahyu- Ihsan)
‎
‎Editor Dedi