
AMUNTAI — Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyoroti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan fraksi-faksi DPRD HSU melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD HSU, Selasa (20/10/2026).
Rapat ini merupakan tahapan penting dalam pembahasan anggaran, di mana setiap fraksi menyampaikan tanggapan, pertanyaan, masukan, serta rekomendasi terhadap rencana kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten HSU.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Almien Ashar Safari, menekankan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
“Perlu upaya maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti keberlanjutan program normalisasi sungai, restorasi, optimalisasi pintu air pertanian, penyederhanaan perizinan dan layanan publik, serta penguatan pengawasan anggaran sejak tahap perencanaan.
Sementara itu, Fraksi NasDem–PDI Perjuangan melalui Teddy Suryana menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi ini meminta penjelasan pemerintah daerah terkait lima hal utama: strategi peningkatan PAD, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, serta pemberdayaan UMKM.
Ketua DPRD HSU H. Fadillah selaku pimpinan sidang menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya. “Selanjutnya masukan ini akan dijawab langsung oleh Kepala Daerah pada rapat paripurna berikutnya,” pungkasnya.
Turut hadir Bupati HSU H. Sahrujani, Sekretaris Daerah Adi Lesmana, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.(MC HSU/Rizki/Aulia)
Editor: Wahyu




