SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026, SEKDA HSU BUKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID

AMUNTAI — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sekaligus penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di Gedung Agung Lantai II Setda HSU, Kamis (12/11/2026), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana selaku PPID Kabupaten HSU.
‎
‎Dalam sambutan tertulis Bupati HSU yang disampaikan Sekda Adi Lesmana, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
‎
‎“Di tengah perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, pemerintah tidak dapat lagi bekerja dengan pola lama yang tertutup serta lambat dalam memberikan pelayanan. Masyarakat ingin mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, bagaimana anggaran digunakan, program pembangunan apa saja yang dilaksanakan, serta hasil yang telah dicapai,” ujar Sekda Adi Lesmana saat menyampaikan amanat Bupati HSU.
‎
‎Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban memenuhi undang‑undang, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
‎
‎Ia juga menekankan bahwa urusan keterbukaan informasi tidak boleh dianggap sebagai tugas Diskominfosandi saja, melainkan menjadi tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎“Saya menegaskan bahwa tidak boleh ada sikap yang menganggap keterbukaan informasi hanya menjadi urusan Diskominfosandi, tapi setiap SKPD memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar‑akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
‎
‎Melalui amanat Bupati HSU, Sekda Adi Lesmana meminta seluruh kepala SKPD untuk memperkuat peran PPID pelaksana di masing‑masing SKPD, memastikan petugas memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta secara berkala menyediakan dan memperbaharui informasi publik, khususnya terkait program kegiatan, anggaran, dan capaian pembangunan.
‎
‎Selain itu, setiap permohonan informasi dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat sesuai ketentuan, serta ditingkatkan koordinasi dengan PPID Utama agar pengelolaan informasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan terpadu.
‎
‎Ia juga mengapresiasi capaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Selatan Tahun 2025, di mana Kabupaten HSU meraih predikat informatif. Capaian tersebut dinilai harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
‎
‎Seiring dengan itu, PLT Kepala Diskominfosandi HSU,  Fikri Ilhami, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkab HSU dalam memperkuat tata kelola informasi publik di setiap SKPD guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap permintaan informasi masyarakat.
‎
‎Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan  Ahmad Rijani sebagai narasumber utama yang menyampaikan materi penguatan keterbukaan informasi publik serta sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.
‎
‎Acara dihadiri oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta perwakilan dari masing‑masing SKPD di lingkungan Pemkab HSU.(MC HSU/Wahyu/Ikhsan/tim)
‎
‎Editor Dedi