PEMKAB HSU KOMITMEN DUKUNG UPAYA PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus berkomitmen untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai program pembangunan.

Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda HSU Khairussalim, saat menyambut kedatangan tim Verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender di HSU, di Gedung Arsip, Kamis (9/11/2023).

Khairussalim mengatakan, hal itu dibuktikan komitmennya terhadap pengarusutamaan gender dengan mematuhi tujuh syarat kategori, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, pengumpulan data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

“Diantaranya tujuh syarat yang sudah dilaksanakan yaitu, komitmen melalui perda nomor 15 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender, kesepakatan bersama pemerintah daerah tentang percepatan PUG nomor 1 tahun 2018,” ucapnya.

Khairussalim juga menjelaskan bahwa setiap tahun, Pemerintah Kabupaten HSU, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) HSU, berusaha untuk mempercepat PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Upaya ini mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan kepada seluruh pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pelatihan penyusunan penganggaran yang responsif gender dengan menggunakan metode Gender Analisis Patway, Gender Budget Statmeny, dan kerangka acuan kegiatan guna mewujudkan keadilan kesetaraan gender bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

“Oleh karena itu, Ia berharap melalui pelaksanaan verifikasi lapangan ini, akan memberikan masukan dan catatan yang berguna untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dalam berbagai program pembangunan di HSU.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada tim verifikasi lapangan dari KPPPA RI yang telah bersedia hadir, yang akan memberikan masukan dan bimbingannya,” pungkasnya.

Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati memimpin tim verifikasi lapangan sebagai Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. (Diskominfosandi/putra/ikhsan)