KINERJA SKPD RENDAH BAKAL DIBERI SANKSI

Amuntai – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.Si meminta seluruh aparatur pemerintah di semua tingkatan agar selalu meningkatkan kinerjanya dalam pembangunan di Kabupaten HSU, karena menurutnya kinerja itu adalah ibadah dan menjadi ladang pahala.

Hal itu ia sampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2019 yang dilaksanakan di Bappelitbang HSU, Selasa (20/3), yang menyepakati prioritas pembangunan daerah.

Bukan itu saja, musrenbang RKPD dengan tema “Penguatan Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan dan Pelayanan Dasar untuk HSU MANTAP” melibatkan desa dan kelurahan, kecamatan, dan seluruh SKPD hingga Pemprov Kalsel serta sejumlah organisasi kemasyarakatan; menyepakati pula pagu indikatif, indikator, dan target kinerja yang selaras dengan program provinsi maupun nasional.

“Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak pahala yang didapat,” ucapnya.

Namun demikian, Wahid menegaskan bakal memberi sanksi bagi SKPD yang tidak mampu membuktikan kinerjanya, terutama dalam mewujudkan HSU yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif alias HSU Mantap yang dapat dilihat dari SAKIP.

“Pasti ada sanksi. Kita akan lihat kinerjanya dari laporan SAKIP,” tegasnya.

Menurutnya, tugas seorang pimpinan SKPD bukan hanya sekadar memerintahkan anak buah dan tanda tangan saja, tapi harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

“Dalam waktu dekat ini akan dievaluasi anggaran masing-masing SKPD. Apabila tidak relevan dengan kegiatannya, maka anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan lainnya”, tambahnya lagi.

Di periode pemerintahannya yang kedua ini, Wahid bertekad mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan potensi yang ada, seperti halnya pertanian, perikanan dan perdagangan.

Khusus perdagangan, ia memastikan melakukan pengembangan pasar Alabio.

“Pasar Alabio harus kita kembangkan, karena pasar ini memiliki peran dalam perekonomian masyarakat kita,” pungkasnya. (Diskominfo/tim/indah)