DISPERSIP HSU KEMBALI GELAR BIMTEK PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP DESA

AMUNTAI – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali mengadakan Bimbingan Teknis Pendataan dan Penataan Arsip Desa se-Kabupaten HSU dengan tema “Mari Kita Wujudkan Desa Sadar dan Tertib Arsip Menuju HSU MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis, dan Produktif)”.

Bimtek dilaksanakan di balai Desa Kembang Kuning Kecamatan Amuntai Tengah, Selasa (26/3). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua RT dari Desa Kembang Kuning, Desa Kota Raden Hilir, Desa Kandang Halang, Desa Pasar Senin, dan Desa Rantawan.

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dispersip HSU H. Karyanadi.

Karyanadi menambahkan, tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah memberikan bimbingan tentang pengelolaan arsip desa. Hampir sebagian besar desa masih memerlukan bimbingan untuk penataan arsip desa. Kepala desa, sekretaris desa, dan pejabat desa lainnya yang telah mendapatkan gaji oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan manfaat bagi daerah, salah satunya adalah dengan kelengkapan arsip desa.

Peraturan daerah mengharuskan pemerintah desa harus mempersiapkan dan menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya. Oleh karena itu, setiap tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSU akan melakukan audit hasil arsip misalnya berupa buku laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Kepala Desa.

“Diharapkan juga selalu ada koordinasi antara Kepala Desa kepada Sekretaris Desa, dan Sekretaris Desa mengumumkan ke Ketua RT. Untuk tugas agar lebih terarah maka sesuaikanlah dengan RT masing-masing. Seluruh kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan di tiap RT pun harus berdasarkan bukti-bukti otentik. Pada 31 Desember harus sudah ada laporan seperti hasil rapat, kegiatan kemasyarakatan, dan lain-lain yang diserahkan ke Pemerintah Daerah. Jadi, dari arsip desa dapat kita lihat bagaimana kinerja desa setiap tahunnya,” jelas Karyanadi. (Diskominfo ikhsan/irwin)