BEGINI PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD HSU ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD 2026

AMUNTAI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Aula DPRD HSU, Senin (18/8/2026).
‎
‎Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSU H. Fadillah. Turut hadir Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan instansi vertikal, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.
‎
‎Dalam sidang ini, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum sebagai tahapan krusial pembahasan anggaran daerah. Salah satunya disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya H. Aserani, yang menyertakan catatan dan masukan mendalam terkait dinamika keuangan daerah.
‎
‎Fraksi PPP menilai perubahan APBD ini merupakan langkah strategis menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah adanya penurunan pendapatan daerah dalam rancangan tersebut, yang dinilai memerlukan perhatian serius seluruh pihak.
‎
‎“Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil sektor pertambangan mineral dan batubara. Kami berharap hal ini tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan,” papar H. Aserani.
‎
‎Meski mencatat tantangan fiskal, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten HSU dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi mendorong pengoptimalan sumber pendapatan sah melalui peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta penggalian potensi ekonomi lainnya.
‎
‎Fraksi PPP juga menegaskan harapannya agar seluruh program dalam perubahan APBD nanti berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Fraksi PPP menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda ini dengan tetap menyertakan masukan konstruktif demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkualitas, dan berpihak pada rakyat.
‎(MC HSU/NATA- ISAN)
‎
‎Editor Wahyu
‎