‎BEGINI JAWABAN WAKIL BUPATI HSU ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025

AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
‎
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD HSU, Ahmad Al Ghifari, bertempat di Gedung DPRD HSU pada Senin (29/6/2026).
‎
‎Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Hero Setiawan menyampaikan bahwa untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab HSU melalui BAPENDA mengandalkan transformasi digital dengan meluncurkan inovasi layanan SIMPATDA secara real-time, perluasan pembayaran nontunai via QRIS, pengaktifan kembali Layanan Bapenda Bakuliling, serta penguatan portal E-LAPOR.
‎
‎Langkah operasional ini juga diperkuat dengan pemutakhiran data Wajib Pajak PBB-P2 dan pemasangan alat tapping box pada objek pajak tertentu.
‎
Menjawab sorotan terkait manajemen aset, Pemkab HSU membeberkan bahwa per tahun 2025 terdapat sisa 923 persil tanah yang belum memiliki sertifikat.
‎
‎”Sebagai solusinya, pemerintah menerapkan lima strategi utama mulai dari optimalisasi aset idle, skema sewa, kerja sama pihak ketiga, Bangun Guna Serah (BGS/BSG), hingga digitalisasi sistem pengelolaan aset demi tertib administrasi,” jelasnya.
‎
‎Sedangkan, di sektor infrastruktur, realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 71,38 persen yang fokus dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi, sehingga berhasil meningkatkan persentase jalan kabupaten berkondisi baik menjadi 63,35persen.
‎
Terkait pengawasan mutu proyek, Dinas PUPR HSU menegaskan komitmennya untuk menerapkan sanksi tegas berupa daftar hitam (blacklist) dan pencairan jaminan pemeliharaan bagi rekanan yang melanggar kontrak atau tidak menyelesaikan perbaikan pekerjaan sesuai standar.
‎
‎Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan melalui Program Agrominapolitan HSU mencatatkan rapor hijau sepanjang 2025, di mana sektor pertanian melampaui target luas tanam padi hingga mencapai 17.083,95 Ha (127persen), produksi perikanan menembus 22.319,18 ton, dan produksi daging peternakan merangkak naik ke angka 394.338 kg. Keberhasilan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi makro HSU tumbuh positif di angka 5,02 persen.
‎
‎Pemerintah Daerah juga memaparkan keberhasilan penekanan tren kemiskinan yang membaik hingga menyentuh angka 4,81persen pada tahun 2025 berkat efektivitas program perlindungan sosial seperti PKH dan validasi data berbasis NIK.
‎
Menyikapi Tingkat Pengangguran Terbuka yang sedikit naik menjadi 3,79persen, Pemkab memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi di BLK Amuntai untuk mencetak wirausaha baru.
‎
‎Terakhir mengenai isu stunting, Pemkab HSU telah merealisasikan anggaran mandatory spending tematik stunting sebesar Rp 149,28 Miliar. Meskipun data nasional SSGI 2024 mencatat angka stunting HSU berada di 27,6persen, pemerintah optimis mengejar target RPJMD 2026 sebesar 27persen dengan memperluas intervensi gizi ke 99 desa lokus baru agar penanganan dapat menyasar seluruh wilayah HSU secara merata.
‎
‎Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan secara resmi berkas dokumen Jawaban Kepala Daerah dari Wakil Bupati Hero Setiawan kepada pimpinan sidang, Ahmad Al Ghifari, untuk kemudian digodok kembali oleh komisi-komisi dewan. (MC HSU NATA/YUDI)
‎
‎Editor Wahyu