INI PENJELASAN DPRD HSU, SAAT SAMPAIKAN REKOMENDASI LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2025

‎

AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H. Sahrujani, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSU dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut digelar di Aula DPRD HSU, Senin (27/4/2026).
‎
‎Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, dan turut dihadiri Wakil Bupati HSU, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah HSU, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
‎
‎Perwakilan DPRD HSU, Aisha Nadela, saat menyampaikan rekomendasi DPRD mengatakan bahwa rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
‎
‎DPRD Kabupaten HSU memberikan apresiasi atas penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 yang dinilai tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
‎
‎”Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa LKPJ tidak cukup hanya menampilkan capaian serapan anggaran, namun harus mampu menunjukkan hasil nyata dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
‎
‎Dalam rekomendasinya, Aisha Nadela menyebut, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian utama.
‎
‎Pada bidang tata kelola pemerintahan, DPRD mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah diminta terus memperkuat tata kelola keuangan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta menutup potensi kebocoran pendapatan di sektor reklame, parkir, dan pasar.
‎
‎Di bidang pendidikan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer, guru PAUD, dan tenaga pendidik non-ASN. Selain itu, pemerataan distribusi guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, termasuk sekolah dan pondok pesantren juga menjadi perhatian serius.
‎
‎Pada sektor kesehatan, DPRD meminta peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan RSUD, kemudahan akses layanan BPJS, serta penguatan program penanganan stunting, gizi buruk, dan kesehatan ibu-anak. DPRD juga mendorong agar aset bangunan kesehatan yang belum dimanfaatkan dapat segera difungsikan kembali.
‎
‎Sementara itu, sektor agrominapolitan menjadi salah satu fokus utama rekomendasi DPRD, Pemerintah daerah diminta memperkuat sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha berbasis pedesaan sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
‎
‎Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pembangunan irigasi, jalan usaha tani, pasar hasil pertanian dan perikanan, ketersediaan pupuk, bibit unggul, pakan ternak, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan BUMDes.
‎
‎Dalam penanganan banjir, DPRD menegaskan bahwa persoalan banjir harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah diminta segera menyusun masterplan penanggulangan banjir secara terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, rehabilitasi drainase, pembangunan embung, kolam retensi, pintu air, hingga rumah pompa.
‎
‎DPRD juga menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dan lintas pemerintah dalam penanganan banjir yang berkelanjutan.
‎
‎Selain itu, DPRD juga memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan pelaksanaan program, terutama pada aspek kualitas gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan distribusi agar program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎Di bidang sosial, DPRD menekankan pentingnya validasi data kemiskinan agar bantuan sosial tepat sasaran. Sementara pada sektor seni, budaya, dan olahraga, DPRD mendorong dukungan yang lebih nyata terhadap pelestarian budaya lokal, peningkatan sarana kesenian, fasilitas olahraga, serta pembinaan atlet daerah.
‎
‎Untuk pelayanan administrasi kependudukan, DPRD merekomendasikan peningkatan kapasitas pelayanan melalui penambahan perangkat layanan dan pengadaan mobil layanan keliling guna menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
‎
‎Menutup rekomendasi, DPRD HSU menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
‎
‎”DPRD berharap hasil evaluasi LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah pada tahun berikutnya, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh,” tutupnya .(MC HSU/NATA/AULIA)
‎
‎Editor Wahyu