GELAR KIE, DPPPA HSU DORONG KADER POSYANDU PERKUAT 6 SPM KE MASYARAKAT

AMUNTAI – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama dengan DPPPA KB (Keluarga Berencana) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi para kader posyandu, Rabu (12/11/2025) sore.

Kegiatan forum KIE Program dan Advokasi Kebijakan yang digelar di Mess Negara Dipa ini diikuti oleh para kader posyandu dan dihadiri oleh para Camat se Kabupaten HSU.

Kepala DPPPA Kabupaten HSU, Hermani Johan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini
dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Forum KIE Program dan Advokasi Kebijakan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah atau remaja, usia produktif serta pelayanan kesehatan lansia.

” Melalui kegiatan KIE ini kami berikan para kader posyandu dan masyarakat dapat lebih memahami arti penting kesetaraan peran antara perempuan dengan laki-laki, kemudian menjadi pelopor keluarga sehat dan setara, serta aktif mengajak dalam kegiatan posyandu, memberikan edukasi dan contoh taktik stara dalam keluarga,” katanya.

Kegiatan KIE Pengarusutamaan Gender Posyandu 6 Bidang SPM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPPPAKB Prov Kalsel, melalui Kasi Kualitas Hidup Perempuan, Budiwati, yang menjadi narasumber mendorong solusi komprehensif bagi keluarga dan perlindungan anak. Salahsatunya melalui Transformasi POSYANDU sebagai POS Pelayanan Holistik.

“Pelayanan POSYANDU mencakup 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melayani seluruh siklus hidup bayi hingga lansia dengan pendekatan lintas sektor,” katanya.

Selain itu, DPPPAKB bersinergi di bidang sosial layanan DPPPAKB melalui PUSPAGA dan UPTD PPA untuk memastikan ketahanan keluarga dan perlindungan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, para peserta juga diberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.(MC HSU/ Wahyu/ Ihsan)

Editor Dedi