DPRD SOROTI 29 BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DI HSU

Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyampaikan 29 bidang yang perlu menjadi prioritas penyelenggaraan pembangunan di HSU, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Selasa (24/4).

Ada beberapa poin yang menjadi tanggapan penilaian dan rekomendasi DPRD HSU terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah HSU Tahun Anggaran 2017, terutama terhadap arah kebijakan umum pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD HSU, Fadillah.

“Setelah mempelajari dan mendengarkan penjelasan Kepala Daerah, maka DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah HSU tahun anggaran 2017, yaitu terhadap arah kebijakan umum serta prioritas pemerintah daerah yang dinilai sudah cukup baik, karena sesuai dengan visi pembangunan HSU yakni mewujudkan rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa islami,” jelas Fadillah.

Selanjutnya, terhadap pengelolaan keuangan daerah, DPRD HSU mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas kerja keras Kepala Daerah beserta jajaran pemerintah, sehingga realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh pada tahun 2017 melebihi target, yaitu dengan realisasi sebesar Rp. 131.552.357.248,19 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 122.443.009.300 atau sebesar 107,44 %.

“Selain itu, DPRD juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan Kabupaten HSU tahun anggaran 2016 yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan ini merupakan tahun kedua pemerintah Kabupaten HSU memperolehnya,” lanjut Fadillah.

Sementara, terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, DPRD HSU menyoroti 29 bidang wajib yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas dalam pembangunan, yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Catatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik dan Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, serta Perindustrian.

“Kami mengingatkan dan berharap rekomendasi DPRD ini merupakan catatan strategis dalam upaya perbaikan pembangunan, serta pembinaan masyarakat dan pemerintah daerah di masa mendatang, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” harap Fadillah.

Usai pembacaan tanggapan penilaian dan rekomendasi DPRD HSU terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah HSU, hasil laporan langsung diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD HSU Mawardi, SH, MM kepada Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.Si yang disaksikan oleh para anggota eksekutif serta sejumlah pejabat Forkopimda dan undangan yang turut hadir dalam Rapat Paripurna istimewa tersebut. (Diskominfo/wahyu/indah)