
AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula MC Diskominfosandi HSU tersebut berfokus pada studi komparatif terkait penerapan pemerintah digital dan penguatan infrastruktur digital.
Rombongan gabungan dari Komisi II dan Komisi III DPRD Barito Timur diterima langsung oleh Kepala Dinas Jony Rakhman yang diwakili Sekretaris Diskominfosandi HSU, Muhammad Irfani, beserta jajaran pejabat Diskominfosandi HSU.
Ketua Rombongan DPRD Barito Timur, Nelly Madelina Sihombing, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk saling berbagi informasi serta melihat secara mendalam pengelolaan infrastruktur digital di HSU, termasuk penyediaan jaringan internet, penerapan berbagai aplikasi tata kelola pemerintahan, dan kepastian payung hukum yang menaunginya.
”Kedatangan kami ke sini dalam rangka penguatan infrastruktur digital di daerah kami. Untuk memudahkan komunikasi berlanjut, kami mendatangi Kabupaten HSU yang merupakan tetangga terdekat, sehingga mempermudah koordinasi terkait penerapan penyelenggaraan pemerintah digital,” ujar Nelly.
Sekretaris Diskominfosandi HSU, Muhammad Irfani, menyampaikan apresiasi dan menyambut hangat kunjungan kerja dari para wakil rakyat asal kabupaten tetangga tersebut.
Dalam pemaparannya, Irfani menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah digital di Kabupaten HSU tak lepas dari komitmen dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku.
Regulasi yang jelas menjadi fondasi utama dalam setiap pengembangan aplikasi maupun penyediaan jaringan internet instansi.
”Penerapan pemerintah digital di HSU pada prinsipnya selalu mengacu ke payung hukum yang ada. Karena payung hukumnya sudah jelas, langkah selanjutnya tinggal eksekusi teknis dari instansi terkait di daerah,” tegas Irfani.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai strategi implementasi jaringan, tata kelola aplikasi layanan publik, serta peluang sinergi komunikasi digital antar daerah bertetangga.(MC HSU/NATA – RHN).
Editor Wahyu




